DPR Bahas Rencana Kasino Khusus Turis Asing di Bali

Wacana pembangunan casino in Bali kembali mencuat dengan potensi pendapatan yang menggiurkan. Meskipun masih dalam tahap diskusi di DPR, ide ini telah memicu perdebatan sengit di tanah air. Sebelumnya, pada Agustus 2024, Ketua HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, juga pernah mengusulkan pembangunan kasino di Bali untuk mendongkrak ekonomi lokal.

Sebagai pengamat, saya melihat bahwa casino bali bukanlah konsep baru dalam sejarah Indonesia. Faktanya, pada 1977, aktivitas perjudian di Jakarta di bawah Gubernur Ali Sadikin menghasilkan pendapatan mencapai Rp 122 miliar yang digunakan untuk program sosial dan pembangunan infrastruktur. Namun, casino di Indonesia selalu berhadapan dengan penolakan keras, terutama dari otoritas agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa perjudian bertentangan dengan hukum dan norma masyarakat. Bali casino menjadi sorotan karena dianggap dapat memberikan pendapatan signifikan seperti Genting Group di Malaysia yang mencatat pendapatan 6,42 miliar Ringgit Malaysia (sekitar Rp 24,7 triliun) pada 2023, meskipun kasino di Indonesia dipandang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

DPR Bahas Usulan Kasino Khusus Turis di Bali

Diskusi formal tentang casino in Bali muncul di lembaga legislatif Indonesia pada Mei 2025. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, menyampaikan wacana pelegalan judi kasino dengan pengawasan ketat dan hanya untuk warga negara asing saat rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, Galih kemudian meluruskan bahwa pernyataannya hanyalah contoh pemikiran "out of the box", bukan usulan resmi.

Sebelumnya, pada Agustus 2024, Ketua Umum HIPMI Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih, juga mengusulkan pembangunan kasino bertaraf internasional di Pulau Dewata. Tujuannya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali yang saat ini hanya mencapai Rp4 triliun per tahun. Ia berpendapat bahwa dengan adanya casino di indonesia, khususnya di Bali, potensi pendapatan daerah bisa mencapai Rp12-13 triliun per tahun mengacu pada model Singapura.

Beberapa aspek penting dari usulan kasino di Bali meliputi:

1. Lokasi strategis: Pembangunan diusulkan di kawasan khusus seperti Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) atau di kabupaten seperti Buleleng, Karangasem, Klungkung, atau Bangli.

2. Pengaturan ketat: Kasino hanya akan diperuntukkan bagi wisatawan asing, dengan larangan bagi warga lokal untuk bermain.

3. Manfaat ekonomi: Selain pendapatan dari judi, juga akan ada pemasukan dari hotel, restoran, ekonomi sekitar kasino, serta pajak dari pegawai yang bekerja di sana.

Namun, wacana ini mendapat respon negatif dari berbagai pihak. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, menegaskan bahwa usaha perjudian tidak sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan bertentangan dengan konsep pariwisata budaya Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, juga menepis kabar soal rencana pembangunan bali casino.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, sebaliknya berpendapat bahwa legalisasi kasino memang dapat meningkatkan pendapatan negara dari PNBP, tetapi harus dengan pengawasan ketat agar tidak membuka celah bagi legalisasi judi online. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum UI, Hikmahanto Juwana, mendorong pemerintah untuk mengkaji model seperti di UEA dan Malaysia untuk kawasan ekonomi khusus.

Pemerintah dan Tokoh Agama Tolak Wacana Kasino

Penolakan tegas terhadap wacana casino in Bali datang dari berbagai elemen pemerintah dan tokoh agama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, secara eksplisit membantah adanya rencana pembangunan kasino bertaraf internasional di Pulau Dewata. "Yang kasino, nggak ada itu. Jadi langsung aja tegas kita jawab, tidak ada rencana seperti itu," tegas Sandiaga dalam konferensi pers di Jakarta.

Penolakan ini diperkuat oleh Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya, yang menegaskan bahwa kegiatan judi dalam kasino merupakan tindakan yang melanggar hukum. "Judi kasino pasti tidak (dibangun) karena secara undang-undang juga jelas itu sesuatu yang dilarang. Kita negara hukum jadi itu tidak bisa," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, menyatakan bahwa pembangunan kasino di Pulau Dewata belum memungkinkan karena KUHP masih berlaku. Ia menekankan bahwa pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya, bukan casino bali.

Selain dari pemerintah, penolakan juga datang dari tokoh agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menolak usulan legalisasi kasino. Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menyampaikan bahwa ide tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama, konstitusi, dan Pancasila. Ia juga memperingatkan bahwa jika pemerintah melegalkan perjudian, maka secara tidak langsung ikut melepas komitmen terhadap ajaran agama dan nilai-nilai moral.

Lebih lanjut, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis, menegaskan bahwa legalisasi casino di indonesia melanggar undang-undang dan bertentangan dengan norma masyarakat. "Jangan berpikir melegalkan untuk menambah pendapatan negara. Mari berupaya dari maksimalisasi eksplorasi alam," katanya.

Dari kalangan legislatif, Anggota Komisi VIII DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi gagasan tersebut. Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menolak usulan untuk melegalkan perjudian melalui uji materi KUHP dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Anggota DPD Dailami Firdaus juga menegaskan penolakannya terhadap uang haram dari judi menjadi sumber penghasilan negara. Menurutnya, Indonesia memiliki berbagai potensi sumber penghasilan negara yang belum digarap secara optimal.

Sejarah dan Perbandingan Legalisasi Kasino di Asia Tenggara

Sejarah casino di Indonesia memiliki akar yang cukup panjang. Pada era 1960-an, Jakarta sempat menjadi rumah bagi kasino legal pertama di Indonesia. Gubernur Jakarta saat itu, Ali Sadikin (1966-1977), mengambil langkah berani dengan melegalkan perjudian sebagai solusi mengatasi keterbatasan anggaran daerah yang hanya sebesar Rp66 juta.

Kasino pertama dibuka pada September 1967 di kawasan Petak Sembilan, Jakarta Barat. Meskipun mendapat kritik keras dan dijuluki sebagai "Gubernur Judi", Ali Sadikin berhasil meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan hingga mencapai Rp122 miliar pada 1977. Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur penting Jakarta, termasuk jalan raya, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya.

Namun demikian, era kasino legal di Indonesia berakhir dengan diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Sejak saat itu, para penjudi Indonesia beralih ke destinasi judi di luar negeri seperti Genting Highland (Malaysia), Singapura, dan Makau.

Sementara itu, negara-negara tetangga di Asia Tenggara justru membuka pintu lebar bagi industri perjudian. Singapura dengan dua resor kasinonya menghasilkan pendapatan sekitar Rp63,4 triliun pada 2023. Filipina juga meraup keuntungan serupa dan berencana membangun lebih banyak resor kasino. Kamboja sendiri telah meningkatkan jumlah kasino legalnya dari 101 pada 2021 menjadi 174 pada 2023.

Perkembangan terbaru terjadi di Thailand, di mana kabinet baru saja menyetujui rancangan undang-undang yang melegalkan perjudian dan kasino. Langkah ini diambil untuk mendorong pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi. Pemerintah Thailand memperkirakan legalisasi ini dapat meningkatkan jumlah pengunjung asing sebesar 5-10 persen dan pendapatan pariwisata hingga Rp103,18 triliun.

Total, terdapat sekitar 350 kasino di Asia Tenggara, termasuk di Myanmar, Laos, dan Vietnam. Pertumbuhan industri ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan di kawasan, meningkatnya jumlah wisatawan Tiongkok yang gemar berjudi, serta pengetatan aturan perjudian di Tiongkok daratan dan Makau.

Kesimpulan

Melihat perkembangan wacana casino di Bali, saya menyimpulkan bahwa perjalanan ide ini masih panjang dan penuh tantangan. Meskipun beberapa legislator dan pelaku bisnis melihat potensi ekonomi yang signifikan, penolakan dari pemerintah pusat, Kemenparekraf, dan otoritas agama jelas menunjukkan hambatan besar. Undoubtedly, keberadaan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian masih menjadi landasan hukum yang kokoh menentang legalisasi perjudian di tanah air.

Sejarah perjudian legal di era Ali Sadikin memang menunjukkan potensi pendapatan yang menggiurkan. Nevertheless, nilai-nilai agama dan budaya yang dipegang teguh masyarakat Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan iming-iming keuntungan ekonomi. Berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand yang sudah melangkah maju dengan legalisasi kasino, Indonesia masih mempertahankan pendirian anti-judi.

Pada akhirnya, perdebatan tentang Bali casino ini menyoroti pertanyaan fundamental tentang arah pembangunan ekonomi yang diinginkan. Apakah kita akan mengikuti jejak negara tetangga dengan melegalkan kasino untuk mengejar pendapatan pariwisata? Atau, kita akan mencari alternatif pembangunan ekonomi yang lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila? Terlepas dari pandangan pribadi, fakta bahwa wacana ini terus muncul menunjukkan tekanan ekonomi yang dihadapi daerah-daerah pariwisata seperti Bali.

Masa depan casino in Indonesia, therefore, tidak hanya menjadi pertanyaan hukum, tetapi juga pertanyaan tentang identitas bangsa dan nilai-nilai yang ingin kita pertahankan. Sementara itu, negara-negara tetangga terus mengembangkan industri perjudian mereka, menarik wisatawan dan penjudi dari seluruh dunia—termasuk dari Indonesia.

Referensi

[1] - https://www.tempo.co/hukum/wacana-pelegalan-kasino-guru-besar-hukum-ui-ini-usul-kaji-kebijakan-uea-dan-malaysia-1483746
[2] - https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240805151855-92-1129417/pengusaha-muda-usulkan-pembangunan-kasino-kelas-dunia-di-bali
[3] - https://www.cna.id/indonesia/bali-pulau-dewata-kasino-internasional-sampah-pad-turis-asing-19641
[4] - https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20240806095453-33-560693/ada-wacana-pembangunan-kasino-di-bali-sandiaga-bilang-gini
[5] - https://www.viva.co.id/berita/nasional/1739357-pemprov-bali-buka-suara-soal-wacana-usaha-perjudian-kasino-di-bali
[6] - https://www.tempo.co/ekonomi/dinas-pariwisata-bali-tolak-usulan-judi-kasino-sebagai-kegiatan-pariwisata-di-pulau-dewata-29091
[7] - https://www.kabarbisnis.com/read/28130062/soal-usulan-legalisasi-kasino-ekonom-wanti-wanti-hal-ini
[8] - https://www.tempo.co/ekonomi/kemenparekraf-bantah-kabar-pembangunan-kasino-di-bali-30303
[9] - https://www.beritasatu.com/ekonomi/2888591/tolak-wacana-legalisasi-kasino-mui-jaga-jati-diri-bangsa
[10] - https://www.batasmedia99.com/berita/batasmedia99news/mui-tolak-wacana-dpr-peringatkan-legalisasi-kasino-bisa-rusak-moral-bangsa/
[11] - https://www.mui.or.id/baca/berita/respons-usulan-legalisasi-kasino-mui-bertentangan-dengan-uu-dan-norma-masyarakat
[12] - https://suarapemerintah.id/2025/05/hidayat-nur-wahid-tolak-wacana-legalisasi-kasino-bertentangan-dengan-konstitusi/
[13] - https://news.republika.co.id/berita/swm3r5487/ada-wacana-legalisasi-kasino-senator-tolak-uang-haram-judi-jadi-pemasukan-negara
[14] - https://katanetizen.kompas.com/read/2022/10/23/095504385/kisah-jakarta-yang-pernah-memiliki-tempat-judi-alias-kasino?page=all
[15] - https://www.arrahmah.id/usulan-kasino-kembali-muncul-jejak-sejarah-judi-legal-era-ali-sadikin/
[16] - https://www.kompasiana.com/www.akhlis-purnomo.com/668888d134777c139f2f0442/untuk-sedot-uang-turis-china-negara-negara-asia-tenggara-gunakan-kasino-legal?page=2
[17] - https://www.voaindonesia.com/a/kabinet-thailand-setujui-ruu-legalisasi-kasino-dan-perjudian/7934688.html

Fakta Mengejutkan: Rp 271 Triliun dari Legalisasi Kasino Ternyata Bukan Solusi

Legalisasi kasino bukan Solusi

Angka Rp 271 triliun dari legalisasi kasino mungkin terdengar menggiurkan, tetapi faktanya jauh dari yang dibayangkan. Jumlah fantastis ini sering diklaim sebagai potensi pendapatan negara jika Indonesia melegalkan industri perjudian. Namun, pengalaman negara-negara lain menunjukkan realita yang berbeda.

Uang 271 triliun—yang setara dengan 271.000 miliar—ternyata tidak sebanding dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Gambaran uang 271 triliun dengan deretan nol yang panjang memang memikat, tetapi penelitian mengungkapkan bahwa setiap satu dolar pendapatan dari perjudian legal dapat mengakibatkan biaya sosial hingga 7 sampai 10 dolar. Bahkan di Kyrgyzstan yang melegalkan perjudian pada Juni 2022, mereka hanya berhasil mengumpulkan 100 juta KGS (sekitar Rp 18,85 miliar) dalam tahun pertama, jauh di bawah ekspektasi 3-6 miliar soms (Rp 565,64 miliar hingga Rp 1,131 triliun).

Meskipun Thailand mengalami peningkatan 19 juta wisatawan dalam lima tahun pertama setelah legalisasi kasino, kita perlu melihat sisi lain seperti Makau. Negara yang dijuluki "Las Vegas Asia" ini menghasilkan USD 45 miliar dari pendapatan kasino pada 2013, tetapi kemudian mengalami keruntuhan ekonomi parah selama pandemi dengan 80% PDB terdampak karena ketergantungan berlebihan pada perjudian.

Di samping itu, Filipina juga menghadapi masalah signifikan yang menyebabkan penutupan 175 perusahaan perjudian lepas pantai dan deportasi sekitar 4.000 pekerja Tiongkok karena insiden terkait kejahatan. Sebaliknya, ekonomi halal Indonesia memiliki potensi perputaran mencapai Rp 4.375 triliun per tahun, menunjukkan peluang ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Tren Legalisasi Kasino di Dunia dan Indonesia

Tren legalisasi kasino terus menguat di berbagai negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, Kabinet Thailand menyetujui rancangan undang-undang yang melegalkan perjudian dan kasino dalam upaya mendorong pariwisata, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi. Langkah ini diproyeksikan dapat meningkatkan jumlah pengunjung asing sebesar 5 hingga 10 persen dan pendapatan pariwisata bertambah sekitar 120 hingga 220 miliar baht (Rp56,3 triliun hingga Rp103,18 triliun).

Di Asia Tenggara, hanya Indonesia dan Brunei yang masih melarang perjudian. Negara-negara tetangga seperti Kamboja, Singapura, Filipina, Laos, dan Myanmar telah meraup keuntungan signifikan dari kompleks kasino besar. Khususnya, dua kasino Singapura pada 2010 tercatat mendulang penghasilan kotor mencapai Rp 95,13 triliun. Sementara itu, Makau yang dijuluki "Las Vegas Asia" mencatat perputaran uang di kasino mencapai Rp 570,78 triliun pada tahun yang sama.

Namun, tidak semua masyarakat mendukung legalisasi. Meskipun Thailand berencana melegalkan kasino, sebuah survei mengungkap 69 persen responden menolak legalisasi judi online dan 59 persen tidak setuju dengan adanya kompleks hiburan untuk perjudian dan kasino.

Indonesia sendiri memiliki sejarah panjang dengan perjudian legal. Pada masa Gubernur Ali Sadikin (1966-1977), Jakarta memiliki kasino legal pertama yang menghasilkan pemasukan sekitar Rp 600 juta per tahun atau setara dengan Rp 64 triliun dengan asumsi kurs saat ini. Dari pajak judi, pelacuran, bar, dan panti pijat, anggaran pemprov DKI berhasil ditingkatkan dari hanya Rp 66 juta per tahun menjadi Rp 122 miliar pada 1977.

Selanjutnya, berbagai bentuk perjudian "legal" bermunculan seperti Undian Harapan (1976), Sumbangan Sosial Berhadiah (1979-1988), dan Porkas (1985-1987) yang meraup omzet Rp 29 miliar dari kupon seharga Rp 300 per lembar. Meskipun demikian, perjudian kembali dilarang karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral Pancasila.

Pertanyaannya, apakah potensi pendapatan Rp 271 triliun dari legalisasi kasino di Indonesia bisa menjadi solusi ekonomi, atau justru menimbulkan masalah sosial yang lebih besar? Fakta menunjukkan bahwa meskipun angka tersebut fantastis, beban sosial yang ditimbulkan tidak bisa diabaikan.

Belajar dari Negara Lain: Ketika Harapan Tak Sesuai Kenyataan

Janji manis pendapatan kasino sering meleset dari kenyataan. Mari kita lihat kasus nyata di beberapa negara yang sudah melegalkan perjudian.

Kyrgyzstan adalah contoh paling jelas bagaimana proyek kasino bisa mengecewakan. Setelah satu dekade moratorium, negeri "Swiss Asia" ini memutuskan melegalkan perjudian bagi warga asing pada Juni 2022. Pemerintah Kyrgyzstan memproyeksikan pendapatan fantastis 3-6 miliar soms (sekitar Rp565,64 miliar hingga Rp1,131 triliun) setiap tahun. Namun kenyataannya? Tahun pertama hanya menghasilkan 100 juta KGS (Rp18,85 miliar). Meskipun meningkat pada 2024, pendapatan tetap jauh dari harapan, hanya 271,2 juta KGS atau sekitar Rp51,13 miliar per tahun.

Filipina mengalami nasib lebih buruk. Alih-alih mendapatkan keuntungan, industri perjudian justru membawa masalah keamanan serius. Akibatnya, 175 perusahaan perjudian lepas pantai ditutup dan sekitar 4.000 pekerja asal China dideportasi. Penutupan ini dipicu oleh laporan pembunuhan, penculikan, dan berbagai kejahatan yang dilakukan warga negara China terhadap sesama warga China.

Makau yang dijuluki "Las Vegas Asia" pernah mencetak pendapatan USD 45 miliar dari kasino (2013). Tetapi ketika pandemi melanda dan China membatasi arus wisatawan, ekonomi Makau kolaps. Sebanyak 80% PDB-nya ambruk karena terlalu bergantung pada judi. Kini, mereka kesulitan melakukan diversifikasi pariwisata.

Kepulauan Mariana Utara (CNMI) juga sempat mengalami "boom" ekonomi berkat satu kasino besar. Tetapi pada 2021, kasino tersebut bangkrut karena korupsi, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada ekonomi tunggal.

Bahkan di Thailand yang baru melegalkan kasino, sebuah survei mengungkap 69% responden menolak legalisasi judi online dan 59% tidak setuju dengan adanya kompleks hiburan untuk perjudian. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sesungguhnya sadar akan dampak negatif judi, meski pemerintah tergiur oleh gambaran uang 271 triliun yang mungkin tak pernah jadi kenyataan.

Mengapa Rp 271 Triliun Bukan Solusi Nyata

Nominal Rp 271 triliun yang sering disebut-sebut ternyata menyimpan cerita berbeda. Angka ini sebenarnya berasal dari kasus korupsi PT Timah yang menyebabkan kerugian lingkungan, bukan proyeksi pendapatan dari legalisasi kasino. Kejaksaan Agung bahkan menyatakan kerugian total mencapai Rp 300 triliun.

Jika legalisasi kasino benar-benar terjadi, penelitian internasional menunjukkan bahwa setiap 1 dolar pendapatan dari perjudian legal justru menciptakan kerugian sosial sebesar 7 hingga 10 dolar. Artinya, jika Indonesia berpotensi mendapat Rp 15 triliun dari pajak judi, maka biaya sosial yang ditanggung masyarakat bisa mencapai Rp 105 hingga Rp 150 triliun per tahun.

Selain itu, dampak kesehatan dari perjudian sangat merusak. Kecanduan judi menurunkan aktivitas fisik, meningkatkan risiko obesitas, gangguan jantung, dan komplikasi kesehatan lainnya. Pada aspek mental, judi online memicu depresi, kecemasan, dan gangguan kemampuan fokus serta kontrol diri. Bahkan dalam kasus ekstrem, kecanduan judi dapat berujung pada bunuh diri.

Secara ekonomi, legalisasi kasino tidak menjamin pendapatan signifikan. Di Kyrgyzstan, tahun pertama legalisasi hanya menghasilkan Rp 18,85 miliar, jauh di bawah proyeksi Rp 565,64 miliar hingga Rp 1,131 triliun. Biaya pengawasan kasino juga sering lebih mahal dibanding pendapatannya.

Sementara itu, Indonesia memiliki alternatif ekonomi yang lebih menjanjikan. Potensi ekonomi halal mencapai perputaran Rp 4.375 triliun per tahun dengan aset keuangan syariah sekitar Rp 5.000 triliun. Angka ini jauh melampaui gambaran uang 271 triliun dari legalisasi kasino.

Ketika Prancis mempertimbangkan legalisasi kasino online, Féderation Addiction menyebutnya "tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan prioritas kesehatan publik". Bahkan industri kasino dunia nyata memprotes karena berpotensi menutup 30% kasino fisik dan menghilangkan 15.000 lapangan kerja.

Indonesia juga menghadapi risiko hukum. KUHP dan UU ITE dengan tegas melarang perjudian dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, legalisasi kasino bukanlah solusi nyata bagi perekonomian Indonesia.

Kesimpulan

Fakta-fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa janji pendapatan Rp 271 triliun dari legalisasi kasino sebenarnya tidak sebanding dengan biaya sosial yang akan ditanggung. Secara keseluruhan, pengalaman negara-negara seperti Kyrgyzstan, Filipina, dan Makau memberikan pelajaran berharga bahwa pendapatan dari perjudian seringkali tidak sesuai dengan proyeksi awal. Bahkan, biaya sosial yang harus ditanggung bisa mencapai 7 hingga 10 kali lipat dari pendapatan yang dihasilkan.

Selain itu, dampak kesehatan mental dan fisik dari kecanduan judi tidak boleh diabaikan. Depresi, kecemasan, obesitas, dan gangguan jantung hanyalah sebagian kecil dari konsekuensi yang harus dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan dengan matang apakah potensi pendapatan yang belum pasti tersebut layak ditukar dengan kesejahteraan sosial jangka panjang.

Terlebih lagi, Indonesia memiliki alternatif ekonomi yang jauh lebih menjanjikan dan berkelanjutan. Ekonomi halal dengan potensi perputaran mencapai Rp 4.375 triliun per tahun merupakan peluang yang lebih selaras dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Dibandingkan dengan gambaran uang 271 triliun yang belum tentu terwujud, pengembangan sektor ekonomi halal tentunya lebih menguntungkan.

Meskipun tren legalisasi kasino menguat di negara-negara tetangga, namun kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setiap negara memiliki konteks sosial dan budaya yang berbeda. Pada akhirnya, keputusan untuk melegalkan atau tetap melarang perjudian harus didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif, bukan sekadar janji pendapatan fantastis yang ternyata bisa menjadi bumerang bagi kesejahteraan masyarakat.

US States Rush to Make Online Casino Legal Before 2025

 

US States Rush to Make Online Casino Legal

Online casino legal status in the United States currently remains limited to just seven states, despite the massive potential for tax revenue and regulated gambling. As we look toward 2025, New Jersey, Delaware, West Virginia, Pennsylvania, Michigan, Connecticut, and Rhode Island are the only jurisdictions where players can legally access digital slots and table games.

However, the landscape of online gambling USA is rapidly evolving. Several states are actively pursuing legislation to join the ranks of online gambling legal states before the end of 2025. Importantly, Maryland's Delegate Vanessa Atterbeary has introduced House Bill 17 to regulate online casinos with potential revenue directed toward education and horse racing. Meanwhile, Virginia has a promising bill proposing a 15% tax on operators' adjusted gross revenue. Furthermore, what states allow online gambling may soon include Florida, where the Seminole Tribe is considering expansion following their successful sports betting implementation. Illinois legislators are also revisiting online gambling laws to address budget shortfalls, with proposed tax rates between 12% and 15%. Consequently, the $35.21 billion projection for the online gambling market by 2029 has created unprecedented momentum for legalization efforts across multiple states.

Maryland pushes HB17 to ballot despite Senate delays

Maryland lawmakers are making a decisive push to join the ranks of online gambling legal states through House Bill 17 (HB17). Spearheaded by State Delegate Vanessa Atterbeary, this legislation aims to establish a comprehensive framework for internet gaming operations across the state. The bill has advanced through initial hearings despite facing Senate delays similar to previous attempts.

Bill proposes regulation under Maryland Lottery

HB17 designates the Maryland State Lottery and Gaming Control Commission as the primary regulatory authority for all online casino activities within the state. Under this framework, the Commission would issue licenses to qualified applicants and establish consumer protection standards. Specifically, the bill allows existing video lottery operators and sports betting facilities to apply for internet gaming licenses, with five additional licenses available for applicants meeting social equity conditions. The financial threshold for entry includes a $1 million initial licensing fee, with five-year renewals costing 1% of an operator's average annual revenue.

Revenue earmarked for education and horse racing

The fiscal motivation behind HB17 is substantial, especially considering Maryland's projected $2.7 billion budget shortfall anticipated in 2026. The legislation proposes a 15% tax on gross gaming revenue, primarily directed toward public education through the Education Trust Fund. Currently, Maryland's education initiatives already receive significant gaming contributions, with $600.7 million directed to the Education Trust Fund from casino revenues in fiscal year 2024. Additionally, the bill allocates funds to support the state's horse racing industry through both the Purse Dedication Account and the Racetrack Facility Renewal Fund. One percent of tax proceeds would also be earmarked for problem gambling initiatives.

Referendum required for final approval

Unlike standard legislation, HB17 cannot become law without explicit voter approval. The bill requires a statewide referendum, likely in the 2026 general election, where Marylanders will decide whether to expand commercial gaming to include internet operations. This referendum requirement reflects Maryland's constitutional approach to gambling expansion. Notably, last year's similar bill passed the House but stalled in the Senate amid concerns about potential cannibalization of retail casino revenue. The Maryland Lottery has actively supported regulation, pointing to a 2023 report estimating the state loses approximately $197 million in tax revenue annually to illegal online casino gaming.

Virginia tables SB827 for further study amid cautious optimism

Virginia's approach to online casino legalization reflects a careful balance between economic opportunity and social responsibility. Recently, a significant legislative initiative has emerged that could potentially expand online gambling legal states to include the Old Dominion.

Senator Locke introduces bill with 15% tax rate

State Senator Mamie Locke pre-filed Senate Bill 827 (SB827) in late 2024, aiming to authorize internet gaming throughout Virginia. The proposed legislation designates the Virginia Lottery Board as the regulatory authority for the industry. Under this framework, Virginia's four existing casino operators would be eligible to acquire licenses, with each permitted to offer up to three online casino platforms. The financial barrier to entry includes a $1 million application fee for a five-year digital license.

In fact, the bill proposes a 15% tax on adjusted gross internet gaming revenue. This rate strategically positions Virginia's potential market to be competitive with other online gambling legal states while generating substantial revenue. The tax structure allocates funds between two primary destinations:

• 97.5% directed to Virginia's general fund
• 2.5% earmarked for the Problem Gambling Treatment and Support Fund

Proposal includes responsible gambling measures

SB827 incorporates comprehensive safeguards to mitigate gambling-related harm. The legislation mandates age verification systems to ensure only individuals 21 and older can participate. Additionally, operators must implement geolocation technologies to confirm that bets originate within Virginia or authorized jurisdictions.

The bill allocates a portion of tax revenue specifically for responsible gambling initiatives. Accordingly, these funds would support education about gambling risks and provide resources for vulnerable individuals. This approach aligns with recommendations from the National Council of Legislators from Gaming States.

Bill paused for impact assessment

Nevertheless, Virginia's journey toward online casino legalization has encountered a temporary roadblock. The Senate Committee on General Laws and Technology has "passed by indefinitely" on SB827 with a unanimous 12-0 vote. Subsequently, Senator Locke requested additional time for comprehensive research, acknowledging the need for thorough analysis before proceeding.

Ultimately, the proposal is now expected to be reintroduced for consideration by 2026. Concerns about potential impacts on existing Virginia Lottery revenues have prompted lawmakers to request further study from the committee's work group.

Florida explores tribal-led expansion into online casinos

The Seminole Tribe of Florida stands at the forefront of potential online casino expansion in the state, following their successful implementation of sports betting. As the tribe evaluates expanding its digital gambling footprint, Florida could join the limited roster of online gambling legal states through a unique tribal-led approach.

Seminole Tribe may leverage sports betting success

The tribe's online sports betting operation, launched in late 2023, has already generated substantial revenue. Florida's share reached $357 million from December through May, with state economic forecasters predicting revenue sharing from tribal gambling could total $4.4 billion through this decade. The Seminole Tribe operates one of the most profitable gaming enterprises worldwide, having pioneered high-stakes gaming with the first such bingo hall in 1979. Their acquisition of Hard Rock International in 2007 provides ready-made infrastructure for online casino expansion, given that Hard Rock already operates a successful online casino in New Jersey.

Potential for slots and table games on digital platforms

If approved, the Seminole Tribe could offer a comprehensive suite of digital casino games as early as 2025. Potential online offerings might include:

• Digital slots mirroring their extensive physical collection
• Virtual table games including blackjack, roulette, and craps
• Expanded poker options beyond current offerings

Seminole Gaming CEO Jim Allen has suggested the tribe might consider relinquishing its exclusive sports betting rights in exchange for permission to launch a casino app. This strategic shift acknowledges that online casino gaming typically generates substantially higher revenue than sports betting. Indeed, evidence from New Jersey shows iGaming operators generated $214 million compared to land-based casinos' $223.9 million in November.

Regulatory complexity and public concerns remain

Nevertheless, expansion would require an updated tribal-state gaming compact. Currently, online casinos remain illegal in Florida, as the 2021 compact adjustment allowing for online casino games was removed for further discussion. Therefore, any expansion would follow the "hub and spoke" model established for sports betting, connecting remote devices to servers on tribal land.

Certainly, critics argue this model creates a state-sanctioned monopoly. Simultaneously, legal challenges may arise similar to those faced by sports betting, though recent Supreme Court decisions have established clear precedent supporting tribal gaming rights. Given these points, the Florida Gaming Control Commission would ultimately regulate any expanded offerings, balancing economic benefits against responsible gambling considerations.

Illinois revives iGaming bills to address budget shortfall

Facing a significant budget shortfall, Illinois legislators have revived efforts to legalize online casinos through companion bills designed to generate substantial tax revenue. The state confronts a projected $3 billion deficit for fiscal year 2026, prompting renewed interest in expanding online gambling laws to address financial challenges.

Governor Pritzker supports online casino legalization

Governor JB Pritzker has deemed online casino legalization "worthy of consideration" as part of a potential solution to the state's budget woes. Since taking office in 2019, Pritzker has overseen substantial gambling expansion, including online sports betting implementation and the addition of six new casinos. His administration continues to pursue economic opportunities while prioritizing labor protections, as evidenced by his previous legislation requiring casino applicants to enter project labor agreements when seeking licenses. Pritzker's upcoming budget proposal may incorporate iGaming as a revenue-generating measure to help address fiscal challenges.

HB3080 and SB1963 introduced with labor protections

Senator Cristina Castro and Representative Edgar Gonzalez have filed Senate Bill 1963 and House Bill 3080 respectively, marking their third consecutive year introducing such legislation. Both bills propose a 25% tax rate on adjusted gaming revenue, an increase from the 15% rate in previous versions. The legislation would authorize each casino or horse racing track to offer up to three individually branded internet gaming skins. Moreover, the bills include notable workforce protections, stipulating that licensees cannot reduce their workforce by 25% or more from their initial licensing date[202]. The $250,000 licensing fee[202] creates a reasonable entry threshold, with estimates suggesting the state could ultimately generate up to $800 million annually in tax revenue.

Opposition from VGT lobby remains a hurdle

Nevertheless, the video gaming terminal (VGT) industry presents formidable opposition to online casino expansion. As a result, previous iGaming bills failed to advance beyond committee stages. The powerful VGT lobby represents thousands of terminals operating in bars and restaurants throughout Illinois. Critics, including the National Association Against iGaming, claim online casinos could cost Illinois $252.5 million in direct casino tax revenues and eliminate 4,733 jobs. Furthermore, labor groups such as the International Union of Operating Engineers Local 150 have expressed concerns that online gambling would "cannibalize existing gaming positions, mainly video gaming terminals". Currently, the Illinois Gaming Board has also voiced opposition, citing regulatory workload challenges.

Conclusion

As we look toward 2025, the race to legalize online casinos across the United States continues to gain momentum. Undoubtedly, the seven states that have already embraced regulated online gambling represent just the beginning of what could become a nationwide transformation. Maryland's education-focused approach with HB17, Virginia's cautious yet optimistic strategy through SB827, Florida's unique tribal-led potential expansion, and Illinois' budget-driven revival of iGaming bills all demonstrate different paths toward the same destination.

Despite varying approaches, these legislative efforts share common elements. Most compelling evidence shows that states consistently prioritize responsible gambling measures alongside revenue generation. Additionally, tax structures typically range from 12% to 25%, with funds often earmarked for specific public benefits such as education, problem gambling programs, or general funds.

The projected $35.21 billion market value by 2029 certainly provides powerful motivation for states facing budget shortfalls. Nevertheless, opposition remains significant, particularly from traditional gambling interests concerned about market cannibalization. Whether from VGT operators in Illinois or land-based casinos elsewhere, these established stakeholders highlight the complex balance legislators must strike.

At this point, it remains unclear exactly how many states will ultimately join the ranks of legal online casino jurisdictions before 2025. However, the economic pressure combined with growing public acceptance of digital gambling suggests the expansion will continue. After all, states cannot ignore the substantial tax revenue currently flowing to offshore operators or neighboring states with regulated markets.

For players and industry stakeholders alike, this evolving regulatory landscape demands close attention. The next few years will likely determine whether online casino gaming becomes a standard offering across most states or remains limited to select jurisdictions.